Pengertian Hukum Acara Pidana Menurut Para Ahli

A. Pengertian Hukum Acara Pidana Menurut Para Ahli
Menurut Dr. Wiryono, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.
Prof. Mulyatno menyebutkan bahwa HAP (Hukum Acara Pidana) adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.
Menurut Simon, Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Hukum pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan : mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan Hukum Pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.
Menurut Van Bemmen: Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran UU pidana.
Peraturan tersebut mengatur serangkaian kegiatan yang terdiri dari:
1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Menyidik pelaku perbuatan pelanggaran UU pidana, Mengambil tindakan-tindakan yg perlu guna menangkap, atau kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yg diperoleh pada penyidikan guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa kepada hakim tersebut.
5. Hakim memberi putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yg dituduhkan kepada terdakwa, dan jika terbukti maka menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.
7. Melaksanakan putusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.
Jadi menurut pendapat saya, Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana cara untuk menyelenggarakan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana
B. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana
Asas-asas yang berlaku dalam Hukum cara Pidana ada yang bersifat umum dan bersifat Khusus. Asas yang bersifat umum berlaku pada seluruh kegiatan peradilan sedangkan yang bersifat khusus berlaku hanya didalam persidangan saja.
1. Asas-asas umum
a. Asas Kebenaran Materiil
Bahwa pada pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sungguh sungguh sesuai dengan kenyataan.
prinsip ini terlihat dalam proses persidangan, bahwa walaupun pelku sudah mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan alasan. beda dengan di amerika.
b. Asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya murah.
Peradilan cepat artinya, dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselenggarakan sesederhana mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singktnya.
Sederhana mengandung arti bahwa agar dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara simple singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti, penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau bagi pencari keadilan hal ini ada didalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (2).

c. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumtion of inocene)
Asas praduga tak bersalah ini menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pada semua tingkatan berlaku hal yang sama, implementasinya dapat ditunjukan ketika tersangka dihadirkan disidang pengadilan dilakukan dengan tidak diborgol. Prinsip ini dipatuhi karena telah tertunag dalam UU No. 4 tahun 2004 pasal 8 yang mengatkan “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dn dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas lain yang sungguh berbeda dengan asas ini adalah asas praduga bersalah (Presmtion of Qualty) asas ini menjelaskan sebaliknya.
d. Asas Inquisitoir dan Accusatoir
Asas Inquisitoir adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. asas ini menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali. seperti Bantuan hukum dan ketemu dengan keluarganya. Asas accusatoir menunjukkan bahwa seorang tersangka/tersangka yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek. Asas ini memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum. Dimana setiap orang dapat menghadirinya. Di Indonesia memakai asas Inquisatoir yang diperlunak atau dapat pula dikatakan Campuran. karena terdakwa masih menjadi obyek pemeriksaan namun dapt dilakukan secr terbuka dan terdakwa dapat berargumen untuk membela diri sepanjang tidak melanggar undang-undang, dan prinsip ini ada pada asas accusatoir.
e. Asas Legalitas dan Asas Oportunitas
Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahw penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dn bgimana keadaan pelakunya. Sedangkan asas oportunitas adalah memberi wewenang pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku dengan alasan kepentingan umum. Asas inilah yang dianut Indonesia contohnya seseorang yang memiliki keahlian khusus, dan hanya dia satu-satunya di negara itu maka dengan alasan ini JPU boleh memilih untuk tidak menuntut.
2. Asas-asas Khusus
Asas khusus ini hanya berlaku di dalam persidangan saja. Asas-asas yang dimaksud adalah:
a. Asas sidang terbuka untuk umum
Maksud dari asas ini adalah bahwa dalam setiap persidangan harus dilakukan dengan terbuka untuk umum. Artinya siapa saja bisa menyaksikan, namun dalam hal ini ada pengecualianyya yaitu dalam hal kasus-kasus kesusilaan dan kasus yang terdakwanya adalah ank dibawah umur. Dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 153 (3 dan 4) KUHAP yang mengatakan “ untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. Lalu pada pasal 4 “tidak dipenuhinya ketentuan ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan putusan batal demi hukum”.
b. Peradilan dilakukan oleh hakim oleh karena jabatannya.
Asas ini menghendaki bahwa tidak ada suatu jabatan yang berhak untuk melakukan peradilan atau pemeriksaan hingga mengambil putusan kecuali hanya diberikan pada hakim.
c. Asas Pemeriksaan langsung
Prinsip ini menghendaki agar pemeriksaan yang dilakukan itu harus menghadapkan terdakwa didepan sidang pengadilan, termasuk pula menghadapkan seluruh saksi-saksi yang ditunjuk langsung artinya hakim dan terdakwa ataupun para saksi berada dalam sidang yang tidak dibatasi oleh suatu tabir apapun. Namun dengan perkembangan teknologi hal ini mungkin saja disimpangi karena sekarang sudah ada telekomferensi.
C. Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana
1. Asas/Prinsip Legalitas
2. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum (equality before the law)
3. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocent)
4. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.
5. Peradilan Dilakukan Secara Obyektif
6. Tersangka / Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
7. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang.
8. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.
9. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
10. Prinsip Peradilan Terbuka untuk umum.
1. Asas/Prinsip legalitas.
Dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuaan perundang-undangan pidana yang telah ada ( Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali ) Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka Hukum (Equality Before The Law)
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Baik itu suku, agama, ras, dan antargolongan. Karena dalam UUD 1945 pasal 27 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009.
3. Asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocent)
Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memeperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009.

4. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya ringan.
Proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan bertele-tele dalam hal prosedurnya, serta biaya yang bisa dijangkau masyarakat (Sesuai pasal 2 ayat 4 UU No 48 Tahun 2009).
5. Tersangka atau Terdakwa Berhak Memperoleh Bantuan Hukum
Dalam KUHAP diatur dalam pasal 69 sampai 74 mengenai bantuan hokum agar hak-hak terdakwa dan tersangka terlindungi dan tidak terjadi pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia.
6. Peradilan Dilakukan Secara Obyektif
Tidak memihak, dan tidak pandang bulu, sesuai dengan kehendak UUD 1945 bahwa setiap warga bersamaan kedudukaaannya dalam hukum mempunyai kedudukan yang sama (Pasal 27). Dalam UU No 48 Tahun 2009 juga mengatur keobyektifan tersebut, dimana pemeriksaan perkara dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya dilakuakn oleh 3 orang hakim, kecuali dalam perkara cepat (sesuai pasal 11).
7. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang
Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana baru dapat ditangkap, jika sudah ada perintah yang tertulis dari pejabat yang berwenang (Pasal 7 UU No 48 Tahun 2009).
8. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.
Seseoran yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (diatur dalam KUHAP Pasal 95, 96 dan 97 serta diatur dalam UU No 48 Tahun 2009 pasal 9 ayat 1).

DAFTAR PUSTAKA

M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komentarnya. Bogor: Politea.
UU No 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman.
UUD 1945
http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/2009/11/28/hukum-di-indonesia-hukum-acara-pidana/

Pengertian Hukum Acara Perdata Menurut Para Ahli

A. Pengertian Hukum Acara Perdata Menurut Para Ahli
Hukum Acara Perdata menurut Dr. Wirjono adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan atau dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.
Sudikno menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum materiil. Lebih kongkritnya lagi dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusan.
Menurut Cst Kansil, Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil atau peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara perdata ke muka pengadilan perdata dan bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan.
Meskipun Supomo tidak memberikan batasan secara tegas, tetapi dengan menghubungkan tugas hakim, menjelaskan bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (burgerlijk rechtsorde), menetapkan apa yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu perkara.
Jadi menurut pendapat saya, Hukum acara perdata adalah ialah keseluruhan peraturan hukum yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materill dengan perantaraan kekuasaan negara. Perantaraan kekuasaan negara dalam hal ini dengan melalui badan atau lembaga peradilan, yaitu suatu badan yang berdiri sendiri yang diadakan oleh negara yang bebas dari pengaruh siapa pun atau lembaga apapun juga, yang memberikan putusan yang mengikat bagi semua pihak yang bertujuan mencegah main hakim sendiri.
B. Asas-asas yang Digunakan dalam Hukum Acara Perdata
1. Hakim Bersifat Menunggu
Asas ini berarti bahwa inisiatif berperkara di pengadilan ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan bukan dilakukan oleh hakim. Hakim hanya besikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Akan adanya proses atau tidak, ada tuntutan hak atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau sudah ada tuntutan yang menyelenggarakan proses adalah Negara.
Hal ini karena hukum acara perdata hanya mengatur cara-cara bagaimana para pihak mempertahankan kepentingan pribadinya. Seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009). Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (ius curia novit). Apabila hukum tertulis tidak ditemukan, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
2. Hakim Bersikap Pasif
Maksud hakim bersikap pasif adalah hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya, tetapi yang menentukan adalah para pihak sendiri. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009).
Hakim harus mengadili seluruh bagian gugatan, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat 2,3 HIR/189 ayat 2, dan 3 RBg). Dalam hal ini, bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakimlah yang menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan serta memerintahkan supaya alat bukti yang diperlukan disampaikan dalam persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasihat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara (Pasal 132 HIR/156 RBg).

3. Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum
Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009), sidang pengadilan dapat dihadiri, didengar dan dilihat oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang memang dilarang oleh undang-undang, tidak dipenuhinya asas ini berakibat putusan hakim menjadi batal demi hukum (Pasal 13 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009).
Dengan demikian berarti bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Tujuan asas ini adalah untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang adil, tidak memihak dan obyektif serta untuk malindungi hak asasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Asas ini membuka ‘social control’ dari masyarakat, yakni dengan meletakkan peradilan dibawah pengawasan umum.
Tidak semua persidangan dilakukan secara terbuka, ada persidangan yang dilakukan secara tertutup seperti dalam kasus perceraian, perzinahan, perkara yang berkaitan dengan ketertiban umum dan rahasia negara serta pemeriksaan anak dibawah umur.
4. Mendengar Kedua Belah Pihak (audi et alteram parterm)
Menurut hukum acara perdata, para pihak yang berperkara harus diperlakukan sama, adil dan tidak memihak untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009). Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai sesuatu yang benar, tanpa mendengar atau memberi kesempatan pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Demikian pula pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri kedua belah pihak (Pasal 121, 132 HIR/ 145, 157 RBg).
5. Putusan Hakim Harus Disertai Alasan
Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 menegaskan bahwa semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Asas ini dimaksudkan untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiverd) merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan. Karena ada alasan-alasan inilah suatu putusan mempunyai wibawa, nilai ilmiah dan obyektif.
6. Beracara Dikenakan Biaya
Pada prinsipnya beracara perdata dimuka pengadilan dikenakan biaya (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009). Biaya hanya bisa didaftarkan setelah dibayar panjar biaya perkara oleh yang berkepentingan.
Biaya perkara meliputi: biaya kepaniteraan, pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak, biaya materai serta biaya untuk pengacara apabila menggunakannya dan ahli bahasa. Bagi orang yang tidak mampu, dapat mengajukan perkaranya secara cuma-cuma (prodeo), dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu yang dibuat Kepala Polisi atau Camat setempat, sehingga biaya perkara akan ditanggung oleh negara (Pasal 57 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009).
7. Tidak Ada Keharusan untuk Mewakilkan
Baik dalam HIR maupun dalam RBg tidak ada keharusan kepada para pihak untuk mewakilkan pengurusan perkara mereka kepada kuasa yang ahli hukum, sehingga pemeriksaan dipersidangan dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Meskipun demikian, para pihak yang berperkara apabila menghendaki boleh mewakilkan atau menguasakan kepada orang lain untuk beracara dimuka pengadilan sebagai kuasa hukumnya (Pasal 123 HIR/147 RBg).
Adapun mengenai terjadinya perwakilan, antara lain:
a. Ketentuan undang-undang, misalnya untuk anak dibawah umur oleh orangtua atau wali, sakit ingatan oleh pengampunya.
b. Perjanjian kuasa khusus, untuk perwakilan yang dilakukan oleh pengacara atau penasehat hukum.
c. Tanpa surat kuasa khusus, untuk acara gugatan perwakilan kelompok oleh satu atau beberapa orang dari kelompoknya (Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).
Perlu diketahui bahwa wewenang untuk mengajukan gugatan secara lisan tidak berlaku bagi kuasa.

8. Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009)
Maksudnya adalah hakim harus selalu insyaf karena sumpah jabatannya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Setiap putusan pengadilan harus mencantumkan klausa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” agar putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan putusan secara paksa, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.
9. Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009)
Sederhana maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.
Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya.
Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi membuat orang enggan beracara di pengadilan.
DAFTAR PUSTAKA

UU No. 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sri Hartini. 2008. Diktat Hukum Acara Perdata Indonesia.
Karnoto. 2009. Pengertian dan Fungsi Hukum Acara Perdata. http://arno13.blogspot.com/2009/11/pengertian-dan-fungsi-hukum-acara.html.